You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.

Konsultan Politik dan Kekuatan Media

Sebenarnya saya tidak terlalu suka membahas tentang politik, namun melihat kondisi tahun 2018 dan 2019 yang merupakan tahun pilkada dan pemilu dan juga belakangan ini mulai wall facebook saya terkena share berita, foto ataupun komentar antar teman yang didalamnya terkadang terdapat cacian dan makian tentang topik seputar politik. 
Sebenarnya sayapun tidak begitu menyukai berita-berita tersebut apalagi soal politik, ditambah lagi banyak berita yang berasal dari media yang kredibilitasnya kurang baik ataupun tidak jelas.
Kalau kita amati penggunaan media sosial di Indonesia itu sangat tinggi seiring dengan penggunaan perangkat telepon genggam (smartphone) yang semakin meningkat. Dampaknya pertukaran informasi sangat deras melalui media sosial ini. Sayapun mengakui lebih sering membuka facebook atau Instagram daripada membaca detik.com, kompas atau membaca koran apalagi text book.
Apa dan siapa konsultan politik itu?
Pengertian konsultan politik adalah orang perorangan atau organisasi yang mendampingi seorang kandidat ataupun partai politik untuk mensukseskan pencalonan baik sebagai kepala daerah, presiden ataupun anggota dewan. Pada awalnya para konsultan ini memiliki ketertarikan secara ideologi dengan orang yang didukung, namun lama kelamaan mulai bergeser ke arah bisnis, dimana konsultan ini dibayar dalam kontrak tertentu untuk pemenangan seorang kandidat
Sebenarnya keberadaan konsultan politik ini di Indonesia mengacu pada apa yang terjadi di Amerika Serikat yang berhaluan demokrasi liberal, dimana semua kandidat dalam pemilihan senator bertanggung jawab terhadap kampanyenya sendiri-sendiri. Memang secara struktur, masing-masing partai politik mempunyai tim manajemen kampanye, namun saking banyak calon atau kandidat maka menjadi tidak fokus atau partai hanya mengatur secara garis besar strateginya saja, dan seringnya  karena baris pendukung kandidat berasal dari partai politik yang berbeda sehingga diperlukan konsultan untuk memanajemen kampanye. Oleh karena itu masing-masing kandidat mulai menggandeng konsultan untuk mengatur kampanyenya. Perubahan sistem kampanye dari partai sentris menjadi kandidat sentris membuat kebutuhan akan konsultan politik semakin besar.
Industri konsultan politik ini menjadi booming di Indonesia mulai pemilu 2004 yang menghantarkan SBY sebagai presiden ke-6 RI. Kehadiran Fox Indonesia (Rizal Mallarangeng), Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Lingkaran Survei Indonesia (LSI nya Denny JA), PolMark Indonesia (Eep Saefulloh Fatah), Cyrus Network ( Hasan Nasbi) dan belakangan banyak sekali konsultan baru bermunculan seiring dengan diselenggarakannya pilkada langsung menandakan  profesi atau berbisnis konsultan politik ini sangat menggiurkan.
Motivasi Menjadi Konsultan Politik
Di negeri asalnya yaitu Amerika Serikat ada beberapa alasan seseorang untuk menjadi konsultan politik. Berdasarkan sebuah survey dari 493 responden maka alasan seseorang menjadi konsultan politik adalah :
Motivasi menjadi konsultan politik [1]
Dari tabel diatas terlihat bahwa faktor ideologi politik menjadi alasan utama seseorang masuk menjadi konsultan politik (53%) disusul oleh keinginan untuk merasakan sensasi untuk berkompetisi (18%) sedangkan uang, kekuasaan dan pengaruh hanya sekitar 15,7% saja. Bagaimana dengan di Indonesia?

Kenapa mereka dibutuhkan
Perubahan dari “Partai Sentris” menjadi  “Kandidat Sentris” (karena pemilihan  langsung) membuat seorang yang ingin  mencalonkan diri, dalam mengorganisir  kampanyenya membentuk tim sukses   pemenangan yang terdiri dari orang orang  yang memiliki kedekatan di partai politik  ataupun kedekatan pribadi. Seringkali  keterbatasan kemampuan dalam manajemen orang-orang dekat  kandidat tersebut dalam hal sebuah  kampanye, maka dibutuhkanlah jasa  profesional konsultan politik yang sudah berpengalaman dalam pemenangan  kampanye pemilihan umum.

Konsultan profesional ini yang akan  membangun strategi, tema dan pesan-pesan  kampanye sekaligus menghitung biaya yang dibutuhkan dalam pertarungan pemilu. Meskipun kandidatlah yang  menentukan keputusan jalan atau tidak  sebuah strategi namun konsultanlah yang  menentukan bagaimana cara menjalankan  strateginya. Dari menjalankan survei elektabilitas, penggalangan   dana, iklan/promosi di media baik televisi,  koran, banner, media online termasuk juga  media sosial.

Jasa yang ditawarkan
Masing-masing konsultan politik memiliki produk jasa yang ditawarkan kepada kliennya. Ada yang dari hulu sampai hilir ataupun hanya jasa riset dan survei saja. Semisal LSI menawarkan jasa mulai dari membaca peta dukungan melalui survei, mengubah peta dukungan berdasarkan survei, mengubah strategi pencitraan berdasarkan survei, dukungan melalui mobilisasi opini, hingga menghitung cepat hasil pemilihan langsung.

Selain jasa pemenangan pemilu konsultan politik seperti PolMark juga menawarkan jasa Pemasaran Kebijakan (Policy Marketing) ketika calonnya sudah menang. Jadi konsultan juga menjadi pemberi masukan dan mengkomunikasikan program kerja sesuai dengan janji-janji saat kampanye. Selain itu juga terdapat layanan manajemen partai politik (membantu parpol untuk suatu proyek tertentu) dan jasa layanan survei dan riset.

Menurut Denny JA yang dikutip dalam harian Tempo : Saat ini, ada 497 kabupaten dan kota plus 33 provinsi. Setiap tahun, 100 daerah menggelar pemilihan langsung, jika setiap daerah rata-rata punya tiga calon, ada 300 klien yang membutuhkan konsultan. Dalam setahun, setiap calon  menggelar dua-tiga kali survei. Ongkos setiap survei Rp 100-300 juta, bergantung geografinya. Makin ke pelosok atau banyak  populasinya, makin mahal. Untuk 400  responden, misalnya, dibutuhkan 20 orang  pewawancara yang mesti dilatih serta diberi  biaya akomodasi plus honor sekitar Rp 50  ribu per kuesioner. Seluruh biaya survei  umumnya masih menyisakan 20-30 persen  keuntungan. [5]

Well…. menggiurkan bukan cuplikan artikel  tempo tadi membuat saya berpikir ini adalah  bisnis yang sangat menguntungkan.  Makanya muncul banyak konsultan –  konsultan politik dari yang kelasnya hanya  level daerah sampai level nasional seperti  “jamur di musim pilkada”….hehehe.

Riset Politik
Sebelum menangani seorang kandidat,  konsultan politik biasanya melakukan riset  awal terhadap elektabilitas calon kandidat  pada suatu daerah. Dari hasil survei ini  biasanya akan terlihat bahwa klien/calon  klien mereka berada di posisi mana  dibandingkan dengan lawan si klien ini dalam pemilihan. Biasanya riset ini adalah  permintaan klien yang ngebet untuk  nyalon (tentunya dengan biaya sesuai tarif),  ataupun sebagai strategi marketing untuk  mendapatkan calon klien (bagi calon yang  tidak agresif atau tidak percaya diri). “ini loh  pak survei di daerah bapak dan posisi bapak  ada disini, gimana kalau kita bantu bapak  untuk nyalon. Dijamin Pak bersama kami bisa  goal, track record kami membuktikan blablabla…. “. [itu ilustrasi  saya aja…hehehe]. Begitulah kira-kira strategi  para konsultan untuk mendapatkan klien.

Konsultan politik memiliki tim riset yang bertugas untuk mencari segenap aspek dari  karir publik dan kehidupan pribadi dari  kandidat yang didukung dan menganalisanya.  Tim ini juga harus mengetahui rekam jejak  dari lawan kandidat baik kekuatan maupun  kelemahannva. Akan lebih mudah memang bagi konsultan politik jika kandidat yang didukung lebih baik daripada lawan.  Menemukan keunggulan dari kandidat  ataupun mencari kelemahan dari lawan  adalah hasil riset yang sangat penting dalam  menyusun tema/isu kampanye. Ada beberapa  metode yang digunakan tim riset ini dalam  memetakan kandidat dan lawannya.

Benchmark survey, Jajak pendapat ini  pertama diambil jauh sebelum kampanye untuk  memberikan  rincian analisis kekuatan dan kelemahan semua stakeholder (kandidat, iklim politik, dan pemilih),  peluang dan bahaya dari proses kampanye ke depan.  Survei ini diambil 11 sampai dengan 50 bulan  sebelum pemilu, dengan sampel  500-1200 pemilih ikut  berpartisipasi.

Focus-group analysis, Studi ini dilakukan 12-14 bulan sebelum pemilu biasanya setelah survey benchmark dilakukan. Forum ini bisa dilakukan lewat media radio, online, cetak dan televisi. Misalkan jika ingin menggali keinginan pendukung dari pemilih pemula maka dibuatlah forum diskusi tentang topik tersebut. Ataupun jika ingin menggali keinginan dari pendukung kalangan pengusaha maka dibuatlah forum diskusi antar pengusaha. Acara ini konsepnya, kalau kita sering menonton Metro TV, mirip acara economic challenging. Setiap  focus-group akan memiliki delapan  sampai dua belas peserta. Dari  hasil ini maka strategi kampanye akan lebih mengena ke masing-masing segmen pemilih, meskipun demikian focus-group memiliki kelemahan karena belum mewakili pendapat keseluruhan populasi.

Trend surveys, Diambil empat atau lima bulan setelah benchmark survey, ketika ada gerakan atau perubahan dalam kampanye, seperti iklan dijalankan oleh lawan, survei tren memiliki kira-kira sama ukuran sampel yaitu 500-1200 pemilih, tetapi dalam trend survey ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada sampel.

Dial meter analysis, Digunakan untuk menguji respon pasar (membuktikan  hipotetis) dari sebuah iklan kampanye sebelum mereka ditayangkan. Biasanya menggunakan tiga puluh empat puluh peserta.

Tracking polls, Dalam beberapa minggu terakhir kampanye, dilakukan pemungutan suara secara acak untuk menentukan tren akhir dan gerakan preferensi publik. Tracking polls dilakukan bisa lebih dari sekali tergantung perubahan strategi yang dilakukan kandidat untuk mengukur keefektifan strategi kampanye mereka. Misalkan tracking poll dilakukan saat jeda antar putaran 1 dan 2 pemilu.  Dalam polling ini sampel rata-rata diambil empat ratus pemilih.

Mengusung Isu Tertentu
Hasil pemetaan awal saat riset akan didapat kelebihan dan kekurangan calon tersebut. Sebagai seorang konsultan, pekerjaan utama mereka adalah memoles sang calon. Diandaikan sebuah produk “kecap” maka mereka akan memasarkan kecap tersebut dengan berbagai cara agar kecap yang mereka jajakan menjadi kecap no 1. Nah kecapnya dipoles, diberikan suatu tagline “nusantara”, atau “dari kedelai yang dipelihara dengan sepenuh hati”.
Negative Campaign

Kampanye negatif itu saya ibaratkan menjual kecap dengan mencari kejelekan pedagang kecap di sebelah. Mengatakan kecap sebelah produksinya kurang higienis karena ada proses yang menggunakan tangan manusia dan membandingkan dengan kecap buatannya yang full mesin ataupun hal negatif lain yang biasanya disertai dengan bukti dan data-data yang lengkap. Namun sering kali kampanye negatif ini menjadi berubah arah semakin dekat ke kampanye hitam dengan penyebaran fitnah atau berita hoax.

Menurut para konsultan di Amerika, mereka menggunakan jenis kampanye ini karena sangat efektif dan banyak suksesnya. Tentu saja banyak sekali kritik akan penggunaan strategi ini karena bersifat strategi kotor dan bisa merusak iklim demokrasi, dan konsultan yang menggunakan cara ini biasanya dicap bersalah atas akibat sosial yang terjadi. namun tidak dipungkiri jika banyak jenis kampanye negatif yang berhasil.

Saat pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2012 antara Obama dan Romney, hanya 6 persen dari $ 239 juta dalam iklan yang dibayar oleh kampanye Obama bernada positif, 73 persen untuk mengkritisi kampanye Romney dan sisanya 11 persen murni negatif., sedangkan Romney menggunakan 12 persen dari $ 92 juta untuk iklan televisi untuk menyampaikan pesan positif dan 51 persen untuk mengkritisi Obama, dan 36 persen adalah murni kampanye negatif. [8]

Mengkritisi  kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh lawan adalah hal yang lumrah dan sah, namun bahaya dari penggunaan kampanye ini jika sudah sampai menyerang pribadi dari lawan kandidat. Hal itulah yang tidak diinginkan dalam iklim demokrasi.

Kekuatan uang
Saya sangat miris bila di Indonesia seperti pada quote di bawah ini:

“Uang mendistorsi demokrasi sekarang. Uang tidak hanya menentukan siapa yang menang, tetapi sering yang menjalankan demokrasi. Jika Anda punya ide yang baik dan $ 10.000 dan saya punya ide yang buruk dan $ 1 juta, saya bisa meyakinkan orang bahwa ide yang buruk adalah satu yang baik.”

– Bill Bradley-

Logistik kampanye sangat ditentukan oleh besarnya dana kampanye seorang kandidat. Dana ini menentukan konsultan politik yang akan mereka sewa dan scope pekerjaan yang diakukan oleh konsultannya. Biasanya konsultan juga bisa menentukan strategi untuk menggalang dana kampanye sesuai proposal strategi pemenangan. Untuk pendanaan ada dua tipe untuk kampanye yaitu hard money dan soft money.

Hard money adalah sumbangan dana yang diberikan langsung kepada kandidat atau tim resmi pemenangan kandidat saat pemilihan dan ini dibatasi dan diatur ketat oleh regulator,  dana ini pun harus dilaporkan kepada regulator setelah diaudit.  Namun karena mulai dicatatkan saat kampanye saja dan bukan pengeluaran keuangan dari kandidat selama proses pencalonan yang umumnya cukup panjang laporan ini tidak mencerminkan pengeluaran total kandidat selama pencalonan.

Sedangkan Soft money adalah sumbangan dana yang diberikan kepada organisasi atau kelompok relawan yang memiliki afiliasi tidak langsung dengan kandidat. Besarnya soft money sepertinya ini belum dibatasi oleh regulator. Kita sering melihat munculnya relawan pendukung tertentu diluar tim pemenangan kandidat yang aktifitas mereka kadang lebih agresif dan militan dari tim resmi. Soft money ini juga bisa berupa sumbangan barang, alat peraga, iklan , inisiasi gerakan moral, dan bahkan sumbangan untuk melaksanakan strategi politik kotor seperti money politic dan black campaign. Karena merupakan aktifitas diluar tim pemenangan kandidat maka sulit untuk membuktikan terjadinya pelanggaran.

Biasanya tugas konsultanlah sebagai sutradara selama proses kampanye dalam mengkoordinasikan tim sukses pemenangan resmi dengan organisasi, tim atau relawan diluar tim resmi dalam mengkonsolidasikan strategi yang diambil termasuk jika menggunakan strategi kotor sekalipun.

Kekuatan Media
Peran media sangat dominan dalam sebuah pemilihan. Sosialisasi visi , misi dan program dari semua kontestan pemilihan dilakukan lewat media massa. Publik pun menilai kecocokan program yang ditawarkan oleh para calon mendapatkan informasi dari media massa. Media massa sifatnya adalah independen, mereka meliput semua kandidat secara proporsional baik sisi positif ataupun negatif berdasarkan data-data dan fakta yang terkonfirmasi kebenarannya.

Seiring berjalannya waktu, kekuatan media menjadi semakin besar. Boleh dikatakan hampir semua opini publik yang terbentuk di masyarakat adalah hasil karya media massa. Era sekarang ini ada pameo yang mengatakan “Media Govern” yang mengatur apa yang menjadi persepsi masyarakat. Karena kekuasaan media yang besar maka rawan sekali disalahgunakan.

Pemanfaatan Dunia Maya

Tidak dipungkiri bahwa penetrasi internet banyak sekali pengaruhnya terhadap kondisi perpolitikan suatu Negara. Kemudahan akan akses informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, adanya media sosial membuat semua orang bisa menyampaikan pendapatnya secara bebas sebebas-bebasnya meskipun terkadang kebablasan. Di Indonesia rasio pengguna internet sekitar 50% lebih rendah dibanding Jepang, Korsel, Thailand dan Malaysia. Semakin makmur suatu negara maka rasionya akan semakin tinggi. Demikian juga sistem politik, semakin tinggi rasio internet semakin demokratis negara tersebut dan penduduknya semakin terbuka terhadap perubahan dan perbedaan.
Penetrasi Penggunaan Internet di Asia [3]
Kondisi ini dimanfaatkan sekali dengan baik oleh industri konsultan politik. Mereka memiliki tim khusus untuk menggarap segmen dunia maya, baik lewat media online ataupun media sosial.
Bagi saya yang tidak suka politik cukup mengamati saja. Anggap nonton bola tanpa perlu jadi pendukung salah satu tim, atau jadi komentator, penggosip atau bahkan penyebar berita hoax .
Referensi:
1. Dulio, David A., “For Better or Worse? How Political Consultants are Changing Elections in the United States”, State University of New York Press, Albany, 2004
2. Johnson, Dennis W., “No Place for Amateurs, How Political Consultants Are Reshaping American Democracy”, Routledge, New York, 2001.
3. Internet World Stats, “Use and Population Statistics”, www.internetworldstats.com, 2017.
4. “Intemet and Social Networking as Forces for Political Change”, Asian Intelligent:An Independent Fortnightly Report on Asian Business and Politics no 821, Political & Economic Risk Consultancy Ltd., Hong Kong, 2011.
Share this post

Published by

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Alert: Content is protected !!